Lawan...

Dokumen >>> guntur.name

Adnan Buyung: Lawan Pemerintah dan Bubarkan MUI

Desember 26th, 2007 · No Comments

Percuma saja hanya berkeluh kesah. Ahmadiyah, Al Qiyadah Al Islamiyah dan aliran agama lain yang dianggap sesat seharusnya melawan pemerintah dengan membela hak mereka beragama.

“Kalau cuma berkeluh kesah dan mengimbau, capek deh kita. Lawan dong ini pemerintahan. Ada upaya hukum yang bisa ditempuh, bukan kekerasan,” ujar anggota Wantimpres Adnan Buyung Nasution.

Hal tersebut ia sampaikan dalam diskusi bertajuk “Evaluasi toleransi beragama dalam pemerintahan SBY-JK” di Kedai Tempo, Jl Utan Kayu, Jakarta, Sabtu (22/12/2007).

Adnan Buyung mengingatkan, RI adalah negara yang berlandaskan hukum. Itu artinya semua warga negara punya kedudukan yang sama di mata hukum, termasuk para anggota Ahmadiyah, Al Qiyadah, dan lainnya yang juga warga negara RI.

Di dalam amandemen UU 45, tutur dia, telah dikuatkan kebebasan beragama dan memeluk keyakinan merupakan hak paling asasi setiap warga negara. Konsekuensinya, aparat pemerintah berkewajiban melindungi dan menjamin realisasi hak tersebut.

Ironisnya, lanjut Adnan Buyung, hal sebaliknya yang terjadi di lapangan. Di dalam berbagai kasus tindak penyerangan dan kekerasan keagamaan belakangan ini, justru para korban penyerangan dicap sesat dan dikenai proses hukum, sementara penyerang malah bebas dari itu semua.

“Justru karena kita cinta negara ini, kita wajib mengingatkan pemerintah yang sedang berkuasa untuk melaksanakan kewajibannya sesuai konstitusi. Maka beranilah ajukan gugatan. Saya siap dampingi di mana pun berada,” kata pengacara senior ini. (Detik.com)

Sinopsis Acara Ultah Ke-2 Kongkow Bareng Gus Dur di KBR68H

Tiga tahun lebih dua bulan SBY-JK memerintah Indonesia. Pemerintahan yang tak pernah lepas dari sorotan publik, khususnya di akhir tahun ini. Namun fokus sorotan tersebut lebih mengarah pada kebijakan ekonomi dan politik. Hal yang menyedihkan masalah toleransi beragama dan kebebasan berekspresi tidak mendapatkan perhatian yang cukup. Isu ini menguap di tengah panasnya isu kenaikan harga BBM di tahun depan, hingga isu persaingan SBY-JK menghadapi Pemilu 2009.

Jamak diketahui pemerintahan SBY-JK mendapat legitimasi politik penuh dari rakyat Indonesia. Mereka berdua dipilih secara langsung, bebas, dan demokratis. Namun apa lacur, seperti yang ditulis Fareed Zakaria, dalam The Future of Freedom, pemerintahan yang dipilih secara demokratis, belum tentu menjamin tegaknya kebebasan sipil. Pemasungan, pemberhangusan, dan sikap acuh tak acuh terhadap kebebasan sipil bisa terjadi dalam atmosfer demokrasi. Kebebasan dan demokrasi tidak selalu berjalan seiring.

Fakta ironis tersebut terjadi pada selama pemerintahan SBY-JK. Di tengah iklim yang demokratis, bangsa ini disuguhi dengan maraknya pemasungan kebebasan beragama. Kita dikejutkan penutupan rumah ibadah—mengutip data PGI dari tahun 2004 hingga 2007 terjadi 108 kasus penutupan gereja—aksi-aksi penyerangan terhadap jamaah Ahmadiyah, ancaman fisik terhadap individu atau lembaga yang memperjuangan kebebasan agama hingga fatwa-fatwa keagamaan yang intoleran. Perlu dicatat, pemeritah SBY-JK tampak tidak berdaya dan tidak memberi tindakan perlindungan yang kongkrit.

Dalam dua bulan terakhir ini, jemaat Ahmadiyah menjadi sasaran aksi dan fatwa yang menindas. Pekan ini kampung Ahmadiyah di Manis Lor Kabupaten Kuningan diserang, korban berjatuhan, rumah dan mesjid diserang. Kelompok yang menyerang belum puas meskipun sepekan sebelumnya tiga mesjid Ahmadiyah di kampung itu sudah disegel.

Dimana letak kekuatan Konstitusi kita yang konon memberikan jaminan dan perlindungan bagi kebebasan beragama dan hak asasi manusia? Dimana aparat pemerintah yang memiliki kewajiban warga negara tanpa memandang suku, ras dan agama?

Tentang program Kongkow Bareng Gus Dur

Setiap Sabtu pukul 10.00 WIB, KH Abdurrahman Wahid menyapa rakyat Indonesia melalui siaran radio KBR68H di Kedai Tempo, Jl Utan Kayu, Jakarta Timur. Acara tersebut dikemas dalam bentuk obrolan-obrolan bebas yang biasanya tanpa terikat pada sebuah tema. Siaran itu diberi nama Kongkow Bareng Gus Dur. Melalui siaran tersebut, Gus Dur bisa mendengarkan informasi dan perkembangan secara langsung dari masyarakat yang berada di ujung barat hingga ujung timur Indonesia. Gus Dur berdialog dengan masyarakat melalui telepon atau pesan pendek (SMS). Sementara masyarakat yang berdomisili di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi bisa bertatap muka, bertanya secara langsung, dan bersilaturahmi bersama Gus Dur di Kedai Tempo.

Banyak masalah yang telah dibahas. Khususnya tema-tema yang raib dari liputan media-media mainstream seperti hak-hak kaum minoritas, nasib rakyat kecil yang tertindas, kesewenang-wenangan radikalisme agama, reformasi hukum dan politik yang mampet, penegakan hukum yang tebang-pilih, kesenjangan sosial dan ekonomi yang semakin mencolok, hingga humor-humor Gus Dur yang selalu segar dan tak pernah habis.

Kini acara Kongkow Bareng Gus Dur tersebut telah disiarkan oleh 80 lebih radio jaringan KBR68H di Nusantara dan juga telah dikemas untuk acara di televisi. Selama bulan Ramadhan ini, acara Kongkow Bareng Gus Dur tersebut ditayangkan oleh 13 televisi daerah (provinsi).

Pada bulan November tahun ini usia acara Kongkow Bareng Gus Dur di KBR68H genap dua tahun. Untuk itulah kami memandang perlu mengadakan acara syukuran dengan pendengar dan masyarakat luas melalui sebuah acara, diskusi, tumpengan, hiburan musik, temu-kangen pendengar dengan Gus Dur.

Mohamad Guntur Romli, pemandu acara Kongkow Bareng Gus Dur di KBR68H

email mohamad@guntur.name dan http://guntur.name